Pada 1 September 2026, Puslatpur TNI AD Cikeusik, Banten, menjadi panggung uji coba prosedur anti-drone yang mengedepankan strategi soft kill alih-alih tembakan langsung. Tiga unit drone quadcopter musuh diterbangkan untuk melakukan pengintaian terhadap posisi pertahanan. Alih-alih merespons dengan rudal atau senapan mesin, satuan Electronic Warfare (EW) TNI AD menerapkan skema presisi: memutus kendali operator dari wahana udara tersebut menggunakan sistem jammer portabel RPG-EW. Pilihan skenario ini mencerminkan ancaman asimetris modern, di mana drone murah mampu membongkar kerahasiaan taktis pasukan tanpa perlu konfrontasi fisik di udara. Latihan ini menegaskan bahwa pertempuran melawan drone bukan lagi soal siapa yang menembak paling cepat, melainkan siapa yang mampu memutus mata dan telinga musuh lebih dulu.
Prosedur Operasional Electronic Warfare: Tahapan Deteksi hingga Netralisasi
Skema penangkalan yang diuji di Puslatpur ini memiliki alur bertingkat yang memberikan waktu reaksi maksimal bagi pasukan. Berikut adalah tahapan prosedur yang dilatihkan:
- Deteksi Radar Jarak Pendek: Radar khusus mendeteksi ketiga drone pada jarak 1 kilometer dari area pertahanan, memberikan waktu reaksi awal bagi operator EW untuk bersiap.
- Penguncian Arah: Operator EW mengarahkan antena jammer secara presisi ke arah datangnya drone, memastikan gelombang interferensi tepat sasaran.
- Aktivasi Jammer Bertahap: Jammer diaktifkan dalam dua tingkat; pertama memutus frekuensi kontrol drone sehingga operator musuh kehilangan kemampuan mengendalikan penerbangan.
- Pemutusan Frekuensi Video: Setelah kendali hilang, frekuensi video diputus untuk membutakan mata musuh dan mencegah transmisi data intelijen.
- Pendaratan Darurat: Drone musuh kehilangan kendali dan berakhir pada pendaratan darurat, tanpa harus dihancurkan secara fisik.
Sistem RPG-EW yang digunakan memiliki kemampuan memutus jalur frekuensi 2.4 GHz dan 5.8 GHz — dua pita paling umum pada drone kelas menengah dan taktis. Dari perspektif taktis, urutan pemutusan ini bukanlah kebetulan. Memutus kendali sebelum memutus video memperlambat respons musuh: operator lawan akan sibuk berusaha mendapatkan kembali kendali, sementara ia kehilangan kemampuan untuk menarik kembali asetnya. Teknik ini juga menekan risiko kerusakan properti di area pertempuran yang lebih luas, karena drone tidak perlu dihancurkan di udara.
Lapisan Kedua: Sniper dan Konsep Layered Defense
Electronic warfare bukan satu-satunya instrumen yang diuji dalam latihan ini. TNI AD juga menguji teknik penembakan drone menggunakan senapan runduk kaliber 7.62 mm oleh tim sniper. Dua lapisan pertahanan ini dihadirkan untuk mengatasi situasi di mana jammer gagal bekerja, misalnya saat drone telah mengunci posisi secara otomatis atau beroperasi dengan mode terbang mandiri tanpa ketergantungan pada frekuensi kontrol. Dalam perspektif instruksional, sniper berperan sebagai penyelesaian hard kill setelah pendekatan soft kill EW tidak membuahkan hasil. Integrasi antara deteksi radar, jammer, dan sniper ini membentuk layered defense yang sulit ditembus oleh ancaman drone musuh.
Secara taktis, pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa menghadapi drone kelas kecil membutuhkan sensor yang mampu membedakan teman-lawanserta kemampuan respons yang cepat dan tepat. Prosedur bertahap di atas memberikan model yang dapat diadaptasi oleh unit-unit tempur lain — baik di tingkat batalyon maupun brigade. Dengan menggabungkan electronic warfare sebagai pencegah utama dan sniper sebagai pembersih akhir, TNI AD membuktikan bahwa pertahanan anti-drone bisa efektif tanpa harus mengandalkan rudal mahal atau sistem anti-pesawat kompleks.
