Komisi I DPR RI secara resmi mendorong agar setiap satuan baru TNI dibentuk dengan prioritas utama memperkuat kesiapan operasional prajurit. Langkah strategis pertama yang wajib ditempuh adalah memastikan latihan gabungan terstruktur antara TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Latihan ini bukan sekadar seremonial, melainkan simulasi tempur nyata yang menguji koordinasi antar matra, mengeliminasi celah prosedural, dan menyempurnakan respons terhadap ancaman multidimensi. Berikut tahapan kritis yang harus dijalankan secara disiplin oleh setiap satuan baru tersebut.
Tahapan Latihan Gabungan untuk Mencapai Kesiapan Operasional Maksimal
Setiap latihan gabungan dirancang dengan pola baku yang terdiri dari empat fase utama guna memastikan efektivitas operasi lintas matra:
- Perencanaan Misi Bersama (Fase 1): Semua unsur—darat, laut, dan udara—menyusun rencana operasi secara kolektif. Di sini, konsep operasi (CONOPS) diselaraskan, titik-titik koordinasi ditetapkan, dan jalur komando diperjelas. Fase ini menjadi fondasi agar tidak ada misi yang berjalan sendiri-sendiri.
- Pengintegrasian Sistem Komunikasi (Fase 2): Sistem radio, data link, dan protokol komunikasi antar matra diuji secara menyeluruh. Tanpa interoperabilitas komunikasi, koordinasi akan terputus di tengah gelanggang. Fase ini mengharuskan unit darat, kapal perang, dan pesawat tempur berbagi frekuensi serta format data yang sama.
- Pelaksanaan Simulasi dengan Skenario Multi-Ancaman (Fase 3): Latihan dimulai dengan skenario yang mencakup serangan konvensional, infiltrasi, dan ancaman hibrida. Tim gabungan harus merespons secara simultan—misalnya, pendaratan amfibi dilindungi serangan udara sementara artileri darat memberikan tembakan pendukung.
- Evaluasi Pasca-Latihan untuk Penyempurnaan Doktrin (Fase 4): Setiap kelemahan yang terdeteksi—baik dalam komando, logistik, maupun respons taktis—dicatat dan dianalisis. Hasil evaluasi langsung dimasukkan ke dalam revisi doktrin bersama. Tanpa fase ini, latihan hanya akan menjadi rutinitas tanpa perbaikan.
Menyesuaikan Doktrin dengan Ancaman Siber dan Nirawak
Perkembangan ancaman siber dan penggunaan sistem nirawak (drone) menuntut penyesuaian radikal dalam pelatihan. Latihan siber kini wajib mensimulasikan serangan terhadap infrastruktur vital—seperti sistem komunikasi militer, jaringan radar, atau pusat komando. Di sisi lain, latihan nirawak difokuskan pada tiga operasi utama: pengintaian jarak jauh, penargetan presisi, dan serangan menggunakan drone tempur. Prosedur koordinasi harus dirumuskan ulang agar perubahan ancaman ini diikuti oleh fleksibilitas doktrin dan efektivitas pelaksanaan operasi. Misalnya, dalam skenario serangan siber bersamaan dengan serangan drone, unit gabungan harus mampu mengisolasi jaringan yang terinfeksi sambil tetap mengendalikan drone melalui jalur alternatif. Tanpa prosedur yang terstruktur, respons akan kacau dan kesiapan operasional justru menurun.
Pelajaran taktis yang dapat dipetik dari arahan Komisi I DPR ini jelas: kesiapan operasional tidak bisa dibangun secara parsial. Setiap satuan baru harus melewati siklus latihan gabungan yang ketat, mulai dari perencanaan bersama hingga evaluasi doktrin. Dalam medan tempur modern yang dipenuhi ancaman hibrida—dari serangan konvensional hingga perang siber—hanya latihan terpadu yang menghasilkan prosedur adaptif yang mampu menjaga efektivitas tempur TNI di garis depan.
